Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa penanganan demonstrasi harus di lakukan dengan cara yang humanis dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ia menekankan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah bagian dari hak asasi manusia yang di jamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, langkah penahanan terhadap para pedemo, khususnya mereka yang tidak melakukan tindakan anarkis, di nilai tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang sedang di jaga.
“Pembebasan para pedemo ini adalah langkah penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah mendukung hak warga negara untuk menyuarakan aspirasinya secara damai,” ujar Jokowi dalam sebuah konferensi pers di Istana Negara. “Saya juga meminta agar ke depan, aparat lebih bijaksana dalam menyikapi aksi-aksi demonstrasi,” tambahnya.
Tanggapan Beragam dari Publik dan Pemerintah
Instruksi Jokowi ini mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menyambut baik keputusan tersebut, menganggapnya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak demokratis masyarakat. Mereka berpendapat bahwa langkah ini bisa meredakan ketegangan yang sempat meningkat akibat penangkapan demonstran.
Namun, kritik muncul karena beberapa pedemo merusak fasilitas umum dan harus di proses hukum tanpa mengesampingkan hak berdemonstrasi.
Polisi akan patuh pada arahan Presiden, tetapi tetap memantau dan menindak tegas aksi yang berpotensi menimbulkan kerusakan.
Dengan perintah tersebut, di harapkan situasi sosial dan politik di tanah air dapat kembali kondusif. Pemerintah juga di harapkan mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang responsif dan berpihak pada kepentingan publik secara keseluruhan.
